Modal Disetor PED Berpeluang Diturunkan Dari Rp30 Miliar

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menimbang untuk menurunkan besaran modal disetor dan modal bersih disesuaikan (MKBD) Perusahaan Efek Daerah (PED). Khususnya, PED kelompok ketiga yang dalam rancangan Peraturan OJK disebutkan harus dengan modal disetor sebesar Rp30 Miliar dan MKBD Rp25 Miliar atau sama dengan kewajiban bagi perusahaan Efek dengan status Anggota Bursa.

Hal itu disampaikan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal OJK, Fakhri Hilmi di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (27/8/2018).

“Soal teknis masih dibicarakan. Untuk Modal PED masih bisa diturunkan,” ujar dia.

Sebelumnya, dalam rancangan peraturan OJK tentang perijinan Perusahaan Efek Daerah itu, terdapat tiga kelompok PED. Pertama, PED dengan modal disetor minimal Rp7,5 miliar dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) minimal Rp5 miliar atau 6,25% dari total kewajiban.

Hanya saja, PED kelompok ini hanya dapat melayani transaksi efek untuk kepentingan sendiri dan pihak lain serta melakukan pemasaran efek untuk kepentingan perusahaan efek lain.

Bagi kelompok kedua, wajib memiliki modal disetor minimal Rp15 miliar dan MKBD paling sedikit 10 miliar. PED kelompok ini, dapat melayani transaksi efek untuk kepentingan sendiri dan pihak lain, melakukan pemasaran efek untuk kepentingan perusahaan efek lain dan kegiatan pembiayaan transaksi efek, tapi sumber dananya bukan berasal dari utang.

Sedangkan PED kelompok ketiga, wajib memiliki modal disetor Rp30 miliar dan MKBD minimal Rp25 miliar. Bagi kelompok ini, diijinkan melakukan seperti kelompok pertama dan kedua. Tapi memilki keleluasaan melakukan kegiatan lain, seperti perusahaan efek yang melakukan penjamin emisi efek dan perantara efek.

Hanya saja, dalam melakukan kegiatannya, PED harus menggandeng anggota bursa (AB) dan anggota kliring. Sedangkan efek yang dimaksud adalah efek yang diterbitkan melalui penawaran umum.

Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempersilakan anggota bursa (AB) hanya dapat bekerjasama dengan satu atau lebih Perusahaan Efek Daerah (PED).

Menurut Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa, Laksono Widito Widodo, pendirian PED akan memperluas layanan Anggota Bursa di daerah.

“Sebab banyak Anggota Bursa yang merugi ketika membuka cabang di daerah,” kata dia.