Perbankan Salurkan Kredit Lahan Asal Penuhi Tiga Syarat

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penyaluran kredit di sektor produktif sehingga meningkatkan rentetan dampak terhadap pertumbuan sektor riil, seperti sektor properti. Salah satunya, dengan memberikan ijin ke perbankan untuk menyalurkan pinjaman dalam rangka membiayai pengadaan lahan perumahan.

Padahal, sebelumnya, regulator perbankan melarang penyaluran kredit untuk pengadaan lahan.  

Menanggapi hal ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana mengatakan, untuk menyalurkan kredit kepada pengembang dalam rangka pengadaan lahan, maka perbankan harus memenuhi tiga syarat. 

“Yaitu; lahan harus dibangun dalam satu tahun, digunakan untuk pembelian lahan untuk rumah tapak atau rusun dilahan non komersial dan pemberian kredit dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan proyek,” jelas Heru di kompleks Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Ia berharap, pelonggaran kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh pengembang skala kecil-menengah yang kesulitan dalam pengembangan lahan.

Selain itu, OJK juga akan merubah kebijakan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) dengan menyesuaikan dengan LTV (Loan to Value).  Rincinya, 20% jika rasio LTV tidak mencapai 70%, 25% jika rasio LTV sampai 70% dan 35% jika rasio LTV lebih dari 70% hingga 100%.

“Sekarang ATMR KPR di patok 35%, tapi akan disesuaikan jika LTV-nya tinggi, maka ATMR-nya tinggi,” kata dia.

Sementara itu, analis Pasar Modal, Reza Priyambada mengatakan, dengan adanya kebijakan ini, akan memberikan sentimen positif bagi emiten properti, jika dibarengi dengan peningkatan kinerja.

“Dampaknya akan mendorong emiten properti untuk akuisisi lahan,” ucap dia.