Obligasi Pilihan Hutama Karya Jika PMN Tak Capai Rp12,5 Triliun

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negera (BUMN) tengah menelaah alternatif pendanaan penyelesaian proyek tol  trans Sumatera, jika pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Hutama Karya (HK) sebesar Rp12,5 triliun tidak disepakati atau kurang dari jumlah dari yang diajukan.

Hal itu disampaikan Kepala Subdirektorat Mitigasi Risiko APBN Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Riko Amir di Jakarta, Rabu (11/7/2018).

“Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN tengah menggodok alternatif pembiayaan penugasan HK dalam tol Sumatera seperti penerbitan Obligasi,” kata dia.

Lebih lanjut ia menjelaskan, penerbitan obligasi tersebut direncanakan akan menggunakan jaminan negara. Dalam hal ini, dia memastikan ruang untuk memberikan jaminan pembiayaan infrastruktur masih terbuka lebar.

“Yang pasti, Pemerintah dan HK sedang melakukan konsultasi dalam rangka penerbitan surat jaminan atas ruas Pekan Baru - Dumai,” jelas dia.  

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Hery Trisaputra menyampaikan, peran PMN dalam penyelesaian tol Sumatera sangat diharapkan karena berdasarkan statistik lalu lintas, hanya dilalui 5.000 atau kurang ekonomis.

“Sehingga membutuhkan pendanaan jangka panjang atau lebih dari 10 tahun,” ujar dia.

Ia melanjutkan, perkembangan pengerjaan tol trans Sumatera telah menyelesaikan 82 km beroperasi. Selain itu 14 km siap beroperasi, 521 km dalam tahap konstruksi dan 419 km tahap pengadaan tanah.