Pengamat : Rasio Utang Indonesia Sangat Aman

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id – Kegaduhan akibat utang Indonesia yang hingga akhir Februari 2018 telah mencapai Rp4.035 triliun, mendorong sejumlah kalangan ikut bersuara mengungkapkan pendapatnya.

Di sebuah kesempatan acara, ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede menilai, rasio utang Indonesia saat ini terhadap PDB (produk domestik bruto) tercatat sebesar 29,24 persen atau jauh dari batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 bahwa total utang pemerintah terhadap PDB sebesar 60 persen.

“Ada aturannya. Jadi kalau di bawah 30 persen itu artinya sangat aman. Karena di Undang-Undang saja batasnya 60 persen dari GDP,” jelas Josua kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (06/4/2018).

Dia juga mengungkapkan, bahwa kesempatan pemerintah untuk menarik utang lebih besar juga terbatas. Apalagi defisit APBN masih di bawah tiga persen, di mana tahun lalu defisit hanya 2,5 persen dan akan ditargetkan kembali turun pada tahun ini mencapai 2,19 persen dari PDB.

Ditambahkan, kemampuan pemerintah dalam membayar utang luar negeri saat ini juga semakin baik. Bahkan, pemerintah menyebut penarikan utang bertujuan untuk kegiatan produktif, yakni menggenjot pembangunan infrastruktur.

Menurut Josua, utang luar negeri demi pembangunan infrastruktur memiliki tujuan yang baik. Pada akhirnya, infrastruktur juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, seperti yang dirasakan oleh Tiongkok pada beberapa tahun lalu.

“Memang belum akan kelihatan dalam jangka pendek, jadi jangan berharap hasilnya instan karena itu akan terasa 10 tahun mendatang. Tiongkok juga begitu, infrastrukturnya baru membuat pertumbuhan ekonominya double digit baru 10 sampai 20 tahun lagi,” terangnya. 

Sebelumnya, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, secara tegas mengkritisi keputusan pemerintah untuk terus menaikkan utang luar negeri. 

“Utang luar negeri pemerintah tercatat telah menyalip utang luar negeri swasta ini statusnya waspada. Pada utang luar negeri pemerintah dan bank sentral sebesar USD183,4 miliar, serta utang swasta sebesar USD174,2 miliar. Swasta saja sudah mulai mengerem utang dari luar negeri. Semisal pada tahun 2015 utang luar negeri swasta hanya tumbuh 2,77 persen, padahal 2014 masih tumbuh 14,75 persen,” jelas Ahmad Heri.

Tak hanya itu, lanjutnya, utang Pemerintah saat ini bergantung pada Surat Berharga Negara (SBN) dengan persentase kepemilikan asing yang tinggi. Pemerintah menggeser dominasi utang luar negeri menjadi utang dalam negeri melalui penerbitan SBN.

“Pasalnya, SBN yang dimiliki asing mendominasi sejak 2014 dan terus berlanjut hingga Juni 2017 yang mencapai 39,5 persen dari total SBN. Hal ini perlu diwaspadai karena rentan jika terjadi capital outflow akan sangat berisiko bagi stabilitas perekonomian,” tambah Heri.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani di sebuah kesempatan, memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin sehat meski jumlah utang tetap mengalami kenaikan.

Untuk itu, maka utang yang telah mencapai Rp4.034,80 triliun perlu dilihat dari keseluruhan APBN dan keseluruhan perekonomian.

“Bila diukur dari jumlah nominal dan rasio terhadap Produk Domestik Bruto, defisit APBN dan posisi utang Pemerintah terus dikendalikan jauh di bawah ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara,” ungkapnya.

Mantan Direktur Bank Dunia ini juga menyebut bahwa ada pihak tertentu yang mencoba melakukan provokasi terhadap isu jumlah utang Indonesia. Pihak tersebut adalah orang yang sangat paham dengan keuangan negara, tetapi hanya melihat sebagian saja salah satunya tentang utang luar negeri Indonesia.

"Dia (penyebar isu utang luar negeri Indonesia) tahu betul, rakyat gak tahu tentang itu. Dia sengaja. Dia tahu betul tentang APBN. Tapi dia hanya melihat utangnya saja. Tujuannya supaya Presiden Jokowi hanya dilihat jeleknya saja," tandas Sri Mulyani.