Transaksi Tunai Dibatasi Sebesar Rp100 Juta

foto : istimewa

Pasardana.id – Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo menyebutkan, transaksi tunai menggunakan uang kartal di berbagai wilayah Indonesia akan dibatasi sebesar Rp100 juta.

Menurutnya, pembatasan transaksi dengan menggunakan uang tunai (cash) tersebut, bertujuan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang (money laundering) serta pendanaan tindak terorisme.

“Ini untuk meningkatkan akuntabilitas. Dengan pembatasan ini, sifatnya mencegah pencucian uang dan mencegah terjadinya terorisme financing,” ujar Agus di Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Ditambahkan, aturan tersebut, akan diakomodir dalam Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal.

Adapun usulan pembatasan transaksi menggunakan uang tunai itu merupakan inisiasi dari berbagai instansi terkait dan saat ini, pembahasan mengenai hal tersebut masih dilakukan, antara lain dengan Kementerian HAM dan PPATK.

“Masih dibahas dengan pemangku kepentingan terkait, Kementerian HAM dan PPATK,” ucap Agus.

Sementara itu, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal, ada 12 transaksi yang mendapatkan pengecualian, yaitu;

1.Transaksi antara satu penyedia jasa keuangan (PJK) yang dilakukan dengan pemerintah dan bank sentral. 

2.Kedua, transaksi PJK dalam rangka kegiatan usaha masing-masing.

3.Penarikan tunai dari bank untuk pembayaran gaji atau pensiun. 

4.Transaksi untuk pembayaran pajak dan kewajiban lainnya kepada negara. 

5.Transaksi untuk pelaksanaan keputusan pengadilan.

6.Transaksi untuk pengolahan uang.

7.Biaya pengobatan. 

8.Transaksi untuk penanggulangan bencana alam. 

9.Transaksi untuk pelaksanaan penegakan hukum. 

10.Transaksi untuk penyetoran dan penempatan kepada PJK.

11.Transaksi penjualan dan pembelian valuta asing. 

12.Transaksi di daerah yang belum tersedia PJK atau tersedia PJK tapi belum memiliki infrastruktur sistem pembayaran yang memadai.