Masih Banyak Ditemui Hambatan Berinvestasi di Indonesia. Ini 5 Keluhan Utama Para Investor

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Ditengah gencarnya upaya Pemerintah dalam menggenjot investasi agar bisa mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi nasional, namun ternyata masih banyak hambatan yang dirasakan para investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Padahal, minat investasi di Indonesia begitu tinggi terutama setelah kenaikan peringkat Indonesia oleh lembaga riset dan pemeringkat dunia masuk kategori layak investasi (investment grade). 

Pembangunan infrastruktur di Indonesia yang gencar dilakukan juga, ikut mendukung tingginya minat investasi.

Terkait hal ini, baru-baru ini Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong menyebutkan lima keluhan utama investor yang berinvestasi di Indonesia.

“Keluhan utama para investor adalah regulasi yang kerap berubah," ujar Tom, sapaan akrab Thomas Lembong, dalam acara Investment Outlook di Jakarta, Selasa (10/10) lalu.

Lebih rinci dijelaskan, keluhan nomor satu semua investor adalah regulasi. Ada sekitar 43 ribu peraturan mulai dari Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Lembaga hingga Peraturan Daerah itu berubah terus tanpa transisi lebih dahulu.

“Mungkin kompetensi kita dalam membuat kebijakan perlu diperbaiki," katanya.

Lebih lanjut disebutkan keluhan kedua yakni mengenai pajak. Menurut dia, pajak bukan sekadar tanggung jawab Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, melainkan tanggung jawab bersama.

“Ini tanggung jawab kita bersama, untuk bagaimana membangun sistem dan budaya perpajakan yang fair. Jadi beban pajak jangan ke sektor industri saja," terangnya.

Adapun keluhan investor yang ketiga, adalah mengenai izin kerja terutama bagi warga negara asing. Selain itu, urusan lahan yang perizinannya memakan waktu lama juga menjadi keluhan lainnya.

“Di banyak pemerintah daerah, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) itu bisa bertahun-tahun. Keluhan terakhir yakni soal infrastruktur yang dikeluhkan terlalu banyak digarap BUMN. Yang ini baru belakangan muncul," paparnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menilai investasi asing masih diperlukan untuk menggenjot pertumbuhan perekonomian, terutama untuk pendanaan pembangunan infrastruktur yang masif di Tanah Air.

Menurut Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara, kebutuhan pendanaan infrastruktur di Indonesia sangat besar, mengingat Indonesia merupakan wilayah dengan kondisi geografi yang luas. 

“Pendanaan infrastruktur tidak akan cukup jika hanya bersumber dari penerimaan pajak," katanya.

Untuk mendukung masuknya investasi, lanjut Mirza, pemerintah Indonesia telah meluncurkan 15 paket kebijakan ekonomi terkait reformasi struktural sejak 2015.