Perubahan Pelaporan Batasan Saldo Rekening Nasabah Dinilai Tidak Berdasar

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merubah batasan saldo rekening minimal yang wajib dilaporkan nasabah kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjadi Rp1 miliar dari Rp200 juta dipertanyakan sebagian kalangan.

Pasalnya, langkah ini dianggap sebagai keputusan tidak komprehensif dan tidak berdasar sama sekali.

“Enggak mudah berubah-ubah seperti itu," kata Enny Sri Hartati, Direktur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) di Jakarta, kemarin.

Apalagi, lanjut Enny, perubahan ini dilakukan hanya satu hari setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Menurut Enny, Indonesia juga tidak perlu menetapkan pelaporan saldo rekening nasabah minimal Rp200 juta merujuk Automatic Exchange of Information (AEOI). Apalagi, penerbitan kebijakan ini dilakukan dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Akses Keuangan untuk Keperluan Perpajakan bertujuan menarik data repatriasi.

“Pemerintah justru terkesan ingin menarik potensi pajak dari dalam negeri," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian mengklaim, revisi batas minimum saldo rekening yang wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjadi Rp1 miliar dilakukan setelah mendengar reaksi dan respon masyarakat.

Angka ini juga dianggap lebih rasional dibandingkan Rp200 juta.

“Saya pastikan tidak akan ada perubahan lagi dalam waktu dekat," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.