BI Dorong Inovasi Pendanaan Selain APBD untuk Membiayai Proyek Infrastruktur di Daerah

Pasardana.id - Bank Indonesia (BI) memberikan pelatihan selama 3 hari kepada kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Dalam kegiatan ini, salah satu materi yang dipelajari adalah mencari alternatif pendanaan selain APBD untuk membiayai proyek infrastruktur.

Deputi Gubernur BI, Sugeng mengatakan, jika daerah terlalu menggantungkan ke APBD dibutuhkan waktu lama untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur. 

"BI sudah menyampaikan ke daerah, mereka bisa berinovasi di keuangan dengan mencari pendanaan dengan mengeluarkan regional government bond atau cara lain," kata Sugeng, dalam pembukaan acara Economic Leadership for Regional Government Leader di Jakarta, Senin (8/5/2017).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menekankan agar swasta dapat membiayai pembangunan infrastruktur. Namun, pemerintah juga menyiapkan skema lain yaitu Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Disamping itu, peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga diharapkan dapat berkontribusi dalam membiayai infrastruktur.

“Pilihan terakhir ini baru ditempuh dengan pembiayaan dari APBN atau APBD," ucap Presiden.

Selain itu, Presiden juga mendorong agar pembangunan infrastruktur mengunakan model pembiayaan investasi non anggaran pemerintah (PINA). 

Menurut dia, negara lain seperti Kanada dan Malaysia sudah menerapkan hal serupa. Mereka menggunakan dan mengalokasikan dana-dana pensiun, dana-dana kelolaan jangka panjang untuk masuk ke bidang infrastruktur.

Asal tahu saja, Pemerintahan Jokowi-JK, sejak awal memandang pembangunan infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan infrastruktur akan membuka banyak lapangan kerja, menumbuhkan usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah.