OJK Berkomitmen Memonitor Pergerakan Dana Repatriasi

Pasardana.id - Program tax amnesty gelombang ketiga telah berakhir pada 31 Maret 2017 lalu, dengan dana repatriasi mencapai angka Rp147 triliun.

Meski program telah selesai, namun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk terus memonitor pergerakan dana repatriasi yang diterima melalui kebijakan amnesti pajak tersebut, dengan cara terus melakukan koordinasi dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Hal ini ditegaskan Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK pada acara Indonesia Change Management Forum (ICMF) 2017 di Jakarta, Senin, 3 April 2017.

“Koordinasi antara OJK dan DJP terus berlanjut, terutama yang terpenting ialah memonitor dana repatriasi, paling tidak tinggal tiga tahun ini," ujar Muliaman.

Dalam periode akhir tax amnesty tersebut, tercatat dana repatriasi mencapai Rp147 triliun atau sekitar 3 persen dari total komposisi harta yang dilaporkan yang mencapai Rp4.854,63 triliun, atau 14,7 persen dari target Rp1.000 triliun.

Meskipun demikian, jika dilihat dari sisi tingkat partisipasi, hingga 31 Maret 2017, jumlah wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak hanya mencapai 956 ribu Wajib Pajak.

Jumlah ini terpaut jauh dibandingkan Wajib Pajak Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang sebanyak 20,1 juta dan Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu hingga 32,7 juta.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani nampak takjub dengan capaian angka total komposisi harta yang dilaporkan tersebut. Sebab, artinya ada nilai harta sangat besar yang selama ini tidak terpantau oleh petugas pajak.

"Bayangkan angka Rp 4.800-an triliun selama ini tidak pernah terdeteksi. Itu menunjukkan kepatuhan pajak dari masyarakat masih bisa diperbaiki," tuturnya.

Kedepan, Sri Mulyani juga ingin agar pelayanan kepada wajib pajak dilakukan di kantor pajak, sehingga tidak ada lagi pertemuan antara petugas pajak dengan wajib pajak di luar kantor.

"Jadi bisa diawasi, sehingga mengurangi potensi penyelewengan oleh wajib pajak maupun aparat kita. Kita akan perbaiki IT system mengikuti negara-negara lain," pungkasnya.