Pemegang Saham Mayoritas META Diduga Hindari Kewajiban Penawaran Wajib?

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berjanji akan menyelesaikan pengujian pendapat manajemen PT Nusantara Infrastruktur Tbk (META) terkait status pemegang saham mayoritasnya pada pekan depan.

Hasil pengujian itu akan menjadi salah satu dasar bagi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam menentukan status perdagangan saham emiten infrastruktur tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen menyatakan, bahwa pihaknya akan merampungkan pengujian atas pernyataan tertulis yang disampaikan manajemen META terkait tidak adanya pemegang saham pengendali setelah PT Metro Pacific Tollways Indonesia (MTPI) memegang 6,6 miliar lembar saham atau setara 42,25%, dimiliki oleh MKI (PT Matahari Kapital Indonesia) pada pekan depan.

"Kira-kira minggu depan," kata Hoesen di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Ia menjelaskan, berdasarkan aturan, regulator pasar modal hanya mengatur perubahan pengendalian kepemilikan diatas 50% oleh satu pihak maka diwajibkan melakukan penawaran wajib. Sedangkan jika transaksi pengambilalihan yang menyebabkan pemilikan bersama dan tidak ada PSP (pemegang saham pengendali) maka tidak diwajibkan penawaran wajib.

"Kalau sekarang mereka bilang tidak ada pengendali, bisa-bisa saja tapi itu yang kami uji," kata dia.

Sementara itu, Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Samsul Hidayat menyatakan, status suspend saham META akan dilepas setelah manajemen META secara tegas dan jelas menentukan sistem pengendalian perusahaan.

"Dalam peraturan IX K 1 menyebutkan, tender offer wajib dilakukan kalau terjadi kepemilikan lebih 50% dan kalau pun kurang 50% tapi menyatakan Pengendali maka wajib tender offer," kata dia.

Dengan mengacu peraturan tersebut, jelas Samsul, dapat dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban penawaran wajib dengan mengambil alih saham mencapai nilai mayoritas, tapi dibawah 50%.

"Bisa saja, tapi kita tidak tahu apa maksudnya, kalau dilihat angkanya kan itu berpindah dari dua perusahaan yang ditotal tidak sampai 50%," ujar dia.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bagi pemegang saham mayoritas dibawah 50%, dapat disebut PSP (pemegang saham pengendali) harus dapat membuktikan statusnya dengan pernyataan dapat menunjuk manajemen, untuk merubah AD/ART.

"Kalau ada pernyataan tersebut baru disebut PSP," ujar dia.

Sementara status suspend masih diperlukan untuk memastikan manfaat penawaran wajib dapat maksimal dirasakan oleh pemegang saham minoritas META.

"Kalau kita buka sekarang dan ternyata OJK meminta adanya tender offer dan harga bergerak naik, maka tender offer tidak ada gunanya, karena harga di reguler lebih bagus," kata dia.