Bank Mandiri Dukung Kebijakan Perpajakan

foto: istimewa

Pasardana.id - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mendukung penuh langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi sistem perpajakan Indonesia. Hal ini ditandai dengan ikut sertanya Bank Mandiri secara aktif sejak awal tahun 2016 dalam persiapan pelaksanaan program amnesti pajak.

“Tidak hanya mempersiapkan kantor-kantor cabang baik di luar negeri maupun di dalam negeri dalam menerima pelaporan serta pembayaran uang tebusan tetapi juga aktif berdiskusi dan memberikan masukan kepada pemerintah mengenai pelaksanaan pengampunan pajak dengan membandingkan pengalaman negara-negara lain yang pernah melakukan program yang sama," tutur Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo di Jakarta, Senin (30/10/2017).

Kartika merinci, dukungan Bank Mandiri ini didasari beberapa hal yaitu, pertama, kondisi penerimaan dan kepatuhan perpajakan yang masih sangat rendah sehingga mengakibatkan rasio pajak (tax ratio) Indonesia terendah di antara negara-negara ASEAN dan G-20 dengan kecenderungan terus menurun. Tax ratio di 2005 sekitar 12,3%, namun di 2017 turun menjadi sekitar 11%.

Di saat yang bersamaan, sekitar 70% pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak. Kedua, reformasi pajak ini dibutuhkan agar target tax ratio menjadi 14% pada 2020 dapat tercapai.

Ketiga, reformasi kelembagaan pajak penting untuk menjadikan direktorat jenderal pajak sebagai institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel, serta dapat meningkatkan mutu pelayanan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta memberi kesempatan wajib pajak untuk memperoleh keadilan perpajakan.

“Seperti kita ketahui bersama, penerimaan negara yang meningkat sebagai dampak kenaikan penerimaan pajak sangat penting untuk mensukseskan program-program prioritas pemerintah seperti pembangunan infrastruktur dan pemerataan kesejahteraan di masyarakat, termasuk di dalamnya bantuan-bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu," tambah Kartika.

Di sisi lain, lanjut Kartika, kapasitas pembiayaan pembangunan dari anggaran negara yang lebih meningkat akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian kami harapkan hal ini akan mendorong penyaluran kredit perbankan bagi para pelaku usaha, dari tingkat mikro hingga korporasi, hingga kebutuhan konsumsi sektor rumah tangga seperti pembiayaan perumahan, kendaraan, dsb.

“Pada akhirnya, kami berharap kebijakan perpajakan dapat lebih menggairahkan sektor usaha di tanah air sehingga benar-benar dapat meyeimbangkan sisi penerimaan dan pengeluaran negara dan juga di saat yang bersamaan menjadi insentif bagi sektor-sektor usaha yang sesuai, misalnya sektor UMKM," imbuh Kartika.