Banyak Laporan Keuangan Perusahaan Tidak Jelas

foto : istimewa

Pasardana.id - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1998 menyebutkan mobilisasi dana dari masyarakat dan perusahaan dengan aset minimal Rp50 miliar yang dilakukan perusahaan wajib memberikan laporan keuangan kepada negara.

Namun, ini jarang dijalankan perusahaan-perusahaan.

"Peraturan tersebut tidak memiliki sanksi pidana," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta belum lama ini.

Salah satu indikasi ini, bisa dilihat dari keikutsertaan perusahaan sebagai peserta Anual Report Award 2015 yang hanya sekitar 300 perusahaan mengikutinya. Apalagi angka ini hanya naik sebesar 50 perusahaan dibandingkan tahun sebelumnya.

Padahal, tidak semua aturan dinilainya harus memiliki sanksi pidana. Jika suatu perusahaan tidak memberikan laporan keuangan kepada pemerintah, maka perusahaan ini tidak bisa diketahui pemerintah apakah perusahaan ini berkembang.

Darmin mengemukakan, perusahaan yang berkembang dinilai sebagai perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik. Perusahaan yang menjalankan ini bisa mendeteksi suatu tanda-tanda krisis ekonomi lebih awal.

"Perusahaan bisa mengantisipasi kejadian ini," jelasnya.

Ditambahkan, tata kelola perusahaan yang baik menuntun setiap orang dalam perusahaan menjalankan perannya sesuai deskripsi pekerjaan masing-masing pada saat krisis. Pada saat yang bersamaan, pemerintah menjalankan perannya membuat regulasi bisnis dan penegak hukum mengawasi sekaligus mengawalnya.

Laporan keuangan yang disampaikan perusahaan, lanjut Darmin, menjadikan perusahaan ini memiliki status sebagai perusahaan terbuka (Tbk). Karena, perusahaan ini melakukan keterbukaan informasi.

"Kalau aturan ini berjalan dengan baik, maka tidak perbedaan antara perusahaan Tbk dan non Tbk," ujarnya.

Sementara itu, Tito Sulistio, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mendorong perusahaan yang mempunyai laporan keuangan bagus, bisa mempersiapkan diri melakukan go public lewat Initial Public Offering (IPO). Pelaporan ini sebagai salah satu keterbukaan informasi yang dilakukan emiten.

"Perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang baik telah memiliki tata kelola yang baik, karena mengikuti aturan," ujarnya.

Tata kelola yang baik dibuktikan dengan penurunan defisit anggaran dan pembayaran pajak. Salah satu perusahaan yang dimaksud adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD).