Kemenko Perekonomian Patok Akses Jasa Keuangan Sebesar 75%

foto : istimewa

Pasardana.id - Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemekoperek) menargetkan akses jasa keuangan Indonesia sebesar 75% pada 2019, sesuai survei Bank Dunia. Angka ini naik dibandingkan posisi sekarang sebesar 36% sejak 2014.

"Target ini tertuang dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) 2016-2019 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo," kata Sekretaris Kemenkoperek, Lukita Dinarsyah Tuwo di Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Sejumlah langkah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencapainya dengan menginstruksikan akses keuangan dipemudah kepada masyarakat oleh semua kementerian, lembaga, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Begitupula swasta diminta melakukan kebijakan serupa.

Perusahaan-perusahaan telekomunikasi juga dilibatkan dalam akses keuangan. Langkah ini untuk meningkatkan transaksi elektronik.

Transaksi nontunai terus diedukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan inklusi keuangan. Langkah ini dilakukan dengan berbagai cara seperti pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan bantuan sosial (bansos) berbentuk elektronik.

"Pogram-program pemerintah yang sifatnya tunai itu mau kita ubah non tunai," jelasnya.

Menteri Koordinator Perekonomian (Menkoperek) Darmin Nasution menambahkan, inklusi keuangan dapat ditingkatkan dengan penyediaan layanan keuangan digital, laku pandai, dan financial technology (fintech).

Begitupula penggunaan telepon selular (ponsel) dan intenet. "Jasa keuangan digital memberi kesempatan sekitar 110 juta warga yang tak memiliki rekening bank untuk mengakses layanan dan produk perbankan," jelasnya.

Walaupun demikian, suatu kendala dihadapi dalam implementasi inklusi keuangan seperti hukum dan peraturan. Selain itu, kredit diperoleh rakyat dari sumber-sumber informal tradisonal dengan biaya tinggi.

Mereka menggadaikan harta tidak bergerak seperti sertifikat tanah dan harga bergerak seperti hewan ternak.

"Kita sedang pelajari merevisi kerangka peraturan untuk mempromosikan kepastian sertifikasi tanah untuk mendukung peningkatan akses kredit yang terjangkau," ucap Darmin.

Tempat tinggal mereka di pelosok juga menjadi kendala bagi akses keuangan. Lokasi ini menghadapi masalah untuk pendirian kantor cabang, potensi keuntungan layanan, dan akses teknologi informasi (TI).