BI Inginkan Perusahaan Fintech Punya Kantor di Indonesia

foto : istimewa

Pasardana.id - Menyadari besarnya potensi bisnis layanan keuangan digital atau yang kerap disebut  financial technology  (fintech), Bank Indonesia berencana menerbitkan aturan terkait layanan keuangan digital, yang salah satu point-nya adalah perusahaan penyedia jasa di sektor ini harus berbadan hukum di Indonesia. Artinya, perusahaan yang bersangkutan harus berkantor di Indonesia.

"Guidance umum yang diberikan oleh BI adalah bahwa perusahaan yang terkait dengan transaksi financial itu harus mempunyai institusi di Indonesia, jadi membuat badan hukum di Indonesia," tegas Gubernur BI Agus Martowardojo usai menghadiri acara launching dan bedah buku Robby Djohan di Financial Club, Jakarta, Rabu (31/8/2016).

Agus menilai, tanpa adanya badan hukum seperti kantor perwakilan di Indonesia, maka konsumen atau pengguna jasa akan dirugikan bila di satu ketika terjadi permasalahan transaksi.

"Saat ada permasalahan transaksi, konsumen akan sulit mengajukan komplain atau mengajukan ganti rugi bila penyedia jasanya tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia," jelas Agus.

Sebelumnya, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mulya Effendi Siregar mengatakan, pihaknya (OJK) akan menerapkan regulasi fintech dengan menggunakan pendekatan regulatory sandbox.

"Langkah tersebut untuk membuahkan regulasi yang pas dan sesuai takaran. Artinya tidak menghambat pertumbuhan fintech tapi dapat memastikan tumbuh dengan baik," jelas dia.

Asal tahu saja, berdasarkan paparan hasil riset Oliver Wyman, lembaga konsultan manajemen internasional, dan Modalku, platform peer-to-peer lending di Indonesia, dalam laporan berjudul 'Time for Marketplace Lending: Addressing Indonesia  Missing Middle disebutkan bahwa potensi pembiayaan fintech di Indonesia mencapai 130 miliar dolar AS, dimana sebanyak 54 miliar dolar AS ditargetkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).