BI : Rasio Utang Luar Negeri Masih Aman

foto : istimewa

Pasardana.id - Direktur Eksekutif Departemen Statistik BI, Hendy Sulistiowati menilai, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia masih dalam kategori aman terkendali, meskipun pada akhir kuartal II-2016 ULN Indonesia tercatat naik 6,2 persen year on year (yoy) menjadi USD323,8 miliar.

"Berdasarkan perhitungan Debt Service Ratio (DSR), rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 36,8 persen. Angka ini masih dalam batas aman karena berada di batas bawah batas yang ditetapkan oleh bank sentral sebesar 51,1 persen," kata Hendy di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2016).

Bahkan menurutnya, kondisi ULN Indonesia mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Dari sisi utang semuanya cenderung turun. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi defisit neraca berjalan atau Current Account Deficit (CAD) yang juga alami penurunan. Ekspor juga turun dan harga komoditas turun. Permintaan pasar global juga belum membaik," jelas dia.

Sebelumnya BI melaporkan, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan II 2016 tercatat sebesar USD323,8 miliar atau tumbuh 6,2% (yoy). 

Berdasarkan jangka waktu asal, ULN jangka panjang tumbuh 7,7% (yoy), sementara ULN jangka pendek turun 3,1% (yoy).

Berdasarkan kelompok peminjam, pertumbuhan tahunan ULN sektor publik meningkat, sementara pertumbuhan tahunan ULN sektor swasta menurun.

Dengan perkembangan tersebut, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir triwulan II 2016 tercatat sebesar 36,8%, sedikit meningkat dari 36,6% pada akhir triwulan I 2016.

Bank Indonesia memandang perkembangan ULN pada triwulan II 2016 masih cukup sehat, namun terus mewaspadai risikonya terhadap perekonomian nasional.

"Ke depan, Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi," sebut laporan tersebut.