OJK Segera Rampungkan Aturan Relaksasi Tender Offer

foto : istimewa

Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan merelaksasi kewajiban tender offer atas transaksi yang mengakibatkan kepemilikan melebihi 51 persen terkait program pengampunan pajak.

Tender offer adalah penawaran untuk membeli saham suatu perseroan, biasanya di atas harga pasar saham, dengan pembayaran tunai, sekuritas, atau keduanya. Hal ini sering dilakukan dengan tujuan untuk menguasai perusahaan sasaran.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida, bahwa besar kemungkinan minggu depan akan merampungkan aturan diatas.

"Tinggal di finalisasi terhadap hal-hal yang perlu menjadi perhatian," ujar dia di Jakarta, Kamis (11/8/2016).

Ia melanjutkan, insentif itu diberikan harus dalam rangka program amnesti pajak. Jika tidak, maka ketentuan tetap seperti biasanya.

"Karena memang tujuannya untuk mempermudah. Jadi kalau untuk katakanlah terjadi tender offer, itu kan biasanya setelah adanya perubahan kepemilikan saham melebihi 51 persen. Kalau biasa, bukan dalam rangka tax amnesty, tentu ketentuan awal tetap harus berlaku," terang Nurhaida. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia, Nicky Hogan pernah menyatakan, bursa akan segera merealisasikan relaksasi prosedur tender offer. Proses tender offer ini mempunyai batas waktu yang dipercepat.

"Detail insentif masih kami godok, baru juga PMK keluar kemarin. Kami sedang mempelajari dan merumuskan insentif dalam bentuk relaksasi prosedur tender offer. Kami akan ajukan ke OJK mengenai relaksasi tender offer," tandas Nicky.