Sudah Terbit 2 PMK dan 1 KMK Terkait Tax Amnesty. Menkeu : PMK Lain Menyusul

foto : istimewa

Pasardana.id - Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, kembali mengajak masyarakat, para wajib pajak untuk ikut serta dalam pelaksanaan tax amnesty sesuai prosedur yang telah ditetapkan yakni berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang telah terbit kemarin, Senin (18/7/2016).

"Sudah terbit 2 PMK dan 1 KMK terkait tax amnesty. Pertama, PMK nomor 118 tentang pelaksanaan UU tax amnesty, jadi ini murni mengenai pelaksanaan prosedur tata cara dan seterusnya. Yang kedua, PMK nomor 119 tahun 2016. Ketiga, KMK nomor 600 tahun 2016," ujar Bambang, saat konferensi pers di gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Dijelaskan, pada PMK 118 itu mengenai contoh formulir, proses pengisian, mekanisme prosedur, hingga peserta mendapatkan surat setelah membayar uang tebusan.
Kemudian, PMK nomor 19 tahun 2016 tentang tata cara pengalihan wajib pajak ke dalam wilayah NKRI dan penempatan pada instrumen-instrumen investasi di pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak.

"Ada tiga gateway yang ditentukan Pemerintah untuk menampung dana repatriasi yaitu, perusahaan efek, manajer investasi, dan bank," jelasnya.

Berikutnya, lanjut Bambang, KMK nomor 600 tahun 2016, berisi bank persepsi mana saja yang bisa menerima pembayaran uang tebusan.

"Khusus untuk MI dan perusahaan efek, mereka harus ada bank yang terafiliasi dengan dia. Tentunya bank yang memenuhi syarat untuk menerima hasil repatriasi. Jadi intinya, bank tidak boleh langsung ke MI atau perusahaan efek atau sekuritas, tapi uangnya masuk ke bank dulu, kemudian dikelola langsung oleh MI dan PE terkait," ungkap Bambang.

Ditambahkan, nantinya akan ada PMK lain mengenai repatriasi non finansial yang akan terbit dalam satu sampai dua minggu ke depan.

"Masih ada PMK untuk repatriasi yang non finansial. Jadi kalau ada orang mau memperbesar sahamnya di Indonesia, mau masuk sektor riil, mau beli properti. Itu diatur sendiri, karena itu mekanisme lock-up nya beda. Dan (PMK) itu akan diselesaikan sesegera mungkin, dalam satu dua minggu ini," tandas Bambang.