Kemenkop dan UKM Dorong UKM Ikut Pengampunan Pajak

foto : istimewa

Pasardana.id - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menunggu penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pengampunan pajak. Aturan ini akan dijadikan sebagai acuan pengampunan pajak UKM.

"Kemenkop dan UKM siap membantu dan menfasilitasi UKM yang mau mendaftar tax amnesty ini," kata Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga di Jakarta, kemarin.

Manfaat yang diperoleh UKM yang ikut program pengampunan pajak adalah membantu penerimaan kekayaan dan menertibkan keuangan UKM. Selain itu membersihkan kekayaannya.

Program pengampunan pajak bisa diikuti Wajib Pajak (WP) UKM beromzet Rp4,8 miliar per tahun. Dua skema tarif yang diberlakukan yakni WP mendeklarasikan kekayaan sebesar Rp10 miliar dikenakan tarif sebesar 0,5% dan WP dan kekayaan Rp10 miliar lebih dikenaskan tarif sebesar Rp2%.

"Tarif tebusan untuk UKM berlaku sejak 1 Juli awal sampai berakhirnya tax amnesty yaitu 31 Maret 2017," sambung Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM Braman Setyo

Sebanyak 10.000 dari 60.000 UKM yang terdaftar sebagai WP menjadi target program pengampunan pajak. Langkah ini diharapkan memperbaiki pencatatan keuangan dan usaha.

"Bila ikut tax amnesty, jangan khawatir pajak yang lalu itu diutak-atik," tandas Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro.