Menkeu Pertanyakan Holding BUMN Energi

foto : istimewa

Pasardana.id - Rencana pembentukan holding BUMN sektor energi dipertanyakan Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro.

Menurut Bambang, seharusnya holding BUMN energi ini dilakukan berdasarkan wilayah kerja masing-masing. Pasalnya, Pertamina telah memiliki anak usaha dalam bidang yang sama dengan PGN, yaitu Pertagas.

"PGN kerjanya distribusi kok ikut di hulu, ini kacau," kata Bambang, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, kemarin malam.

"Kalau menurut saya agak lucu. Kenapa? Karena kan Pertamina punya anak usaha Pertagas," sambung Bambang.

Adapun target holding BUMN energi nampaknya tidak bisa terealisasi tepat waktu, yakni sebelum Lebaran. Sebab, sampai saat ini payung hukum Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) masih dalam kajian.

"RPP masih dalam proses. Kalau secara total tidak bisa selesai sebelum Lebaran," kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata, Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah mengatakaan, saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sudah sampai di Sekretaris Negara (Sekneg). Dalam pembahasan ahli di Sekneg mengatakan, holding BUMN dapat berjalan tanpa persetujuan DPR.

"Saya ikut ahli di sana, kalau itu secara Undang-Undang pemerintah, itu kan proses bukan hanya kedeputian saja. Tapi antar kementerian. Keputusannya dari ahli ini, mengatakan ini bisa dilakukan tanpa ada proses persetujuan DPR," tandas Edwin.