Pengusaha Belum Merasakan Dampak dari Paket Kebijakan Ekonomi

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Paket kebijakan ekonomi yang saat ini telah 'selusin' diluncurkan oleh Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, dirasakan masih belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bahkan, kalangan pengusaha pun mengaku belum merasakan dampak dari paket kebijakan ini pada berbagai sektor.

Ketua Dewan Pimpinan Harian Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Anton J Supit mengatakan, kalangan pengusaha saat ini justru merasa bingung dengan dampak dari paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Padahal menurutnya, saat ini pengusaha hanya membutuhkan efektifitas dari paket kebijakan, bukan kuantitas dari paket kebijakan tersebut.

"Bukan jumlah regulasi yang kita butuhkan, tapi efektivitasnya," kata Anton dalam acara diskusi paket kebijakan di Jakarta, Senin (30/5/2016) kemarin.

Anton menilai, saat ini pemerintah masih belum konsisten untuk menerapkan kebijakan lintas kementerian. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong dari 'gagalnya' paket kebijakan.

"Kita melihat misalnya ekspor elektronik hanya USD 4 miliar. Tetapi kita jangan terpesona, pada psikologis kemudahan berusaha semakin bagus. Kita mestinya bertanya, kenapa (pabrik) elektronik lari ke Vietnam, salah satunya adalah inkonsistensi kebijakan pemerintah," terang Anton.

Lebih lanjut Anton menjelaskan, kesuksesan dari peluncuran paket kebijakan dapat dilihat dari penciptaan lapangan kerja. Apabila penciptaan lapangan kerja tak kunjung meningkat, maka paket kebijakan harus segera dievaluasi sebelum dikeluarkan lebih banyak lagi.

"Dibilang dampak pasti ada. Tapi harus ada parameter, investasi riil yang masuk dan menyerap lapangan kerja ada atau tidak? Tahun lalu penciptaan lapangan kerja 200.000 orang. Tahun ini berapa?" jelasnya.

Selain itu, lanjut Anton, dampak paket kebijakan juga mesti dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi.

"Jika (pertumbuhan ekonomi) masih menurun, daya beli menurun juga. Ini juga harus diperhatikan," tukasnya.

Sementara itu, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian saat ini tengah mempersiapkan peluncuran paket kebijakan jilid XIII dan masih dalam tahap finalisasi oleh pemerintah.

Deputi Bidang Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator Perekonomian, Edy Putra Irawady mengungkapkan, paket kebijakan ini nantinya akan berisi mengenai aturan kepemilikan rumah murah. Selain itu, juga terdapat aturan mengenai sektor e-commerce yang saat ini tengah menjadi incaran pemerintah untuk dapat menjadi sumber pemasukan negara.

"Diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan nilai kredit, khususnya kredit kepemilikan rumah murah," tandas Edy.