Wapres : Kebijakan Pembangunan Perlu di Evaluasi

Pasardana.id - Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) mengatakan, kebijakan pembangunan yang dijalankan Indonesia selama ini, perlu di evaluasi.

Pasalnya, kemampuan Indonesia tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Akibatnya, negara-negara lain, di antaranya Malaysia, Korea Selatan dan China, yang dahulu memiliki pertumbuhan ekonomi di bawah Indonesia, perlahan sudah mengungguli.

"Kalau kita tidak boros subsidi BBM untuk 10 tahun, jika dihitung bunganya bisa mencapai Rp2.000 triliun. Kalau ada dana segitu, sudah bisa membangun segala infrastruktur 10 tahun dari sekarang. Oleh sebab itu, kebijakan kita perlu di evaluasi, ada kesalahan besar yang dibuat," kata JK, pada peluncuran buku "Widjojo Nitisastro: Panditaning Para Raja", di Jakarta, Sabtu (28/5/2016) lalu.

Lebih lanjut, JK juga menyebutkan bahwa aset orang Indonesia lebih banyak disimpan di luar negeri dan jika diakumulasi jumlahnya melebihi jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) negara.

Jika kekayaan itu pun memang benar terbukti, Kalla menegaskan Indonesia sebenarnya jauh lebih kaya daripada Malaysia.

"Aset Indonesia lebih banyak di luar negeri daripada di dalam. Apa yang keliru? Bisa saja keliru dalam undang-undang ekspor-impor, kita bisa keliru menerapkan UU Devisa, kita bisa keliru dalam UU Pajak. Kebijakan kita memang perlu dievaluasi," ujar Kalla.

Terkait UU Pajak, JK berharap UU Tax Amnesty dapat segera selesai pembahasannya di Parlemen.

Diprediksi, dana repatriasi dari 'Tax Amnesty' akan menambah penerimaan pajak sebesar Rp180 triliun yang dihitung berdasarkan asumsi rata-rata tarif tebusan sebesar empat persen untuk deklarasi di luar negeri dan dua persen di dalam negeri.