Kesulitan Menghimpun Dana Bakal Dialami Tapera

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan kesulitan akan dialami oleh penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dalam menghimpun dana jaminan sosial.

Hal ini dinilai pernah dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) yang dulu bernama Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

"Untuk itu, saya mengusulkan Tapera sebagai steering commitee saja, tetapi pengumpulan dananya menggunakan skema Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan," kata Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Apindo, di Jakarta, belum lama ini.

Apindo menilai fungsi Tapera bersinggungan dengan BPJS-TK, apabila Tapera bertindak sebagai penyedia pembiayaan perumahan murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sampai September 2016, BPJS-TK diketahui telah mengumpulkan Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp205 triliun atau naik dibandingkan Februari 2016 lalu, yang hanya sebesar Rp180 triliun.

"BPJS Ketenagakerjaan telah mengalokasikan sebesar 30% dana ini untuk masyarakat agar bisa membeli rumah," ucapnya.

Namun, Hariyadi menyayangkan skema ini hanya bisa dilakukan pekerja setelah memiliki masa kepesertaan selama 10 tahun.

Adapun persyaratan yang ditetapkan Tapera bagi nasabah yang telah menjadi peserta selama 12 bulan juga dinilai terlalu cepat lantaran dananya dinilai belum cukup.

"Saya berharap ada titik temu mensinkronkan antara Tapera dengan JHT BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya.

Agus Susanto, Direktur Utama (Dirut) BPJS-TK mengakui bahwa untuk menjadi peserta Tapera sama dengan BPJS-TK yakni mewajibkan pekerja menyimpan uang setiap bulan untuk mendapatkan manfaat pada jangka waktu tertentu. Pekerja ini bisa formal dan informal.

"Tantangan yang akan dihadapi sama, terutama pelaporan data jumlah karyawan dan data penghasilan karyawan," ucapnya.

Dari sisi pelaporan diketahui sebagian perusahaan hanya mendaftarkan sebagian karyawannya saja. Bahkan, ada perusahaan yang menyebutkan gaji pekerjanya lebih kecil dari sebenarnya.

"Cita-cita Tapera yang mengharapkan masyarakat berpenghasilan lebih tinggi mensubsidi masyarakat berpenghasilan rendah tidak jalan karena perusahaan melakukan pemalsuan data upah karyawan," jelasnya.

Walaupun demikian, Agus berharap semua pekerja mengikuti program Tapera. Karena, dari kontribusi peserta inilah akan diperoleh manfaat perlindungan pekerja.

"Tolong masukkan 45 juta saudara kita," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkapkan tentang pembentukan Komite Tapera beranggotakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan profesional bidang perumahan yang pengesahannya tinggal menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pembentukan Komite Tapera sudah di meja Presiden untuk ditandatangani," jelasnya.

Kemudian, keputusan ini dilanjutkan dengan pembentukan komisioner dan Peraturan Presiden (PP). Selanjutnya, disusun Undang-Undang Tapera yang ditargetkan rampung 2018.

"Komite Tapera, akan melaksanakan UU Tapera. Komite ini bertanggungjawab kepada Menteri PUPR," pungkasnya.