Indonesia Tidak Bisa Adopsi Badan Pajak Langsung

foto : istimewa

Pasardana.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pembentukan badan independen tidak bisa mengadopsi dari negara lain secara langsung. Begitupula aturan pendukungnya.

"Kementerian Keuangan juga kan melihat kinerja dan sejarah terbentuknya Ditjen Pajak dahulu," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, kemarin.

Badan independen perpajakan diharapkan mempunyai reputasi yang baik. Langkah itu dilakukan dengan mengoreksi kesalahan lama.

"Lembaga ini diharapkan menjadi lembaga pemungut pajak yang dihormati oleh masyarakat," ujarnya.

Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, mengaku tidak mempersoalkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dipisahkan dari kementeriannya, Namun, dia mengharapkan, badan ini bisa kredibel, bebas korupsi dan berjalan efektif.

"Sebelumnya, saya sudah berupaya membuat badan ini selaras dengan tujuan reformasi perpajakan," jelasnya.

Sebelumnya, pembentukan badan independen perpajakan telah diputuskan dalam Rapat Kementerian Perekonomian (Kemenko Perekonomian) yang dipimpin Sofjan Djalil pada 2015.

Rapat ini, juga dihadiri Menteri Keuangan (saat itu) Bambang P.S, Brodjonegoro, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Namun, ini tidak direalisasikan akibat harus dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Adapun kali pertama ide pembentukan BPP digulirkan DJP, Sigit Priadi Pramudito. Langkah ini mendorong perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP, dengan target operasional mulai awal 2017 secara resmi.