Pasardana.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kebijakan program
subsidi bahan bakar minyak (BBM) dilakukan sebagai upaya pengalihan dana untuk
pembangunan infrastruktur selama kepemimpinannya pemerintahannya.
Presiden bilang, dengan kebijakan tersebut dirinya mampu mengumpulkan dana
sekitar Rp 170 triliun yang membiayai banyak infrasturktur.
"Maka dari situ lah kita ada ruang fiskal yang lebih besar, melompat ruang
fiskal kita, jadi Rp 170 triliunan saat itu. Dari situ lah kita berangkat
membangun yang namanya infrastruktur," terang Jokowi dalam Kompas 100 CEO
Forum yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (11/10).
Jokowi menambahkan, bahwa selama 10 tahun pemerintahannya pada 2014-2024 telah
menyelesaikan pembangunan jalan tol sepanjang 2.433 kilometer (km).
"Jalan tol sampai saat ini kira-kira 2.433 kilometer, di mana kalau kita ingat
sejak tahun 1978 (Tol) Jagorawi dibangun sampai 10 tahun yang lalu itu hanya
kira-kira 780 kilometer, selama 40 tahun lebih hanya 780 kilometer," ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi mengaku punya dana yang cukup untuk membangun
infrastruktur, dalam upaya pemerataaan ekonomi di seluruh daerah Indonesia.
"Saya ingat dulu pernah saya melakukan pengalihan subsidi BBM, subsidi kita
potong, tapi harganya tentu naik," ucapnya, dikutip Senin, (14/10).
Meski begitu, Mantan Wali Kota Solo ini mengakui, memang ada dampak dari
peralihan dana subsidi tersebut yaitu kenaikan harga BBM.
Kebijakan tersebut menurunkan kepercayaan publik terhadapnya hingga mencapai
47 persen.
