Pasardana.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara
tegas menyatakan tidak akan memberikan izin kepada PT Perusahaan Gas Negara
Tbk (PGN) (IDX: PGAS) untuk menaikkan harga gas bumi.
Wacananya, kenaikan ini akan mulai berlaku pada 1 Oktober 2023 dan ditujukan
untuk industri non-Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau industri yang tidak
mendapat harga gas 'murah' sebesar 6 dollar AS per MMBTU.
"Enggak, kita enggak mengizinkan," ujar Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Dirjen
Migas) Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa
(29/8).
Kata dia, rencana kenaikan harga gas bumi yang sudah disampaikan PGN ke pelaku
industri beberapa waktu terakhir, sebetulnya merupakan keputusan manajemen PGN
sendiri.
Dia menilai, pengumuman itu terbilang wajar.
Karena memang, PGN harus menyampaikan rencana kenaikan harga gas kepada pelaku
usaha tiga bulan sebelum penyesuaian harga dilakukan.
"Itu sebenarnya aturan dari dia (PGN), maka harus diumumkan sekarang, kalau
tidak, nanti sudah telat. Tapi pemerintah kan kebijakannya tidak menaikan
harga," kata dia.
Lebih lanjut Tutuka mengatakan, pada prinsipnya pemerintah menginginkan harga
gas yang ekonomis untuk pelanggan industri sehingga mendorong industri untuk
semakin berkembang.
Apalagi, pemerintah telah menerapkan alokasi gas yang ditujukan untuk
industri.
Oleh sebab itu, rencana PGN untuk menaikkan harga gas industri ditolak oleh
pemerintah.
"Pada prinsipnya harga gas ingin murah, karena kan alokasi dari pemerintah,
kemudian dia menjual dengan harga yang memberatkan konsumen. Kita tidak
bolehkan," tandas Tutuka.
